Rabu, 21 Desember 2011

Perpajakan di Bidang Koperasi




Pada kesempatan Diklat Perpajakan  di Rumah Khalwat Tegaljaya, Sabtu (23/10) lalu  I Putu Artana, dari Koperasi Jasa Audit (KJA) Kertha Yasa Provinsi Bali  menjelaskan  seluk beluk pajak  di bidang koperasi. Berikut rangkumannya.
Dalam perpajakan dikenal dengan system perpajakan  yang disebut  Self Assesment  yakni  sistem perpajakan yang dihitung , disetor dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini  rawan bocoran  atau dengan kata lain  sering terjadi penggelapan atau penyimpangan. Solusinya adalah  dengan system  withholding  yakni  pajak dihitung, disetor dan dilaporkan oleh pihak lain. Sistem ini dikenal sebagai  pemotongan atau  pemungutan. Menurut PPh Ps  25/29, filosofis system Self Assesment  adalah wujud kegotongroyongan nasional  dimana rakyat  diberi kewenangan menentukan pajaknya masing-masing untuk membiayai Negara.
Koperasi sebagai wajib pungut  atau potong, menurut UU No.7/1983 – UU No.36/2008, PPh Pasal  21/26  yakni gaji, upah, bonus, THR karyawan, honorarium  dan lain-lain. PPh Pasal 23/26  dan PPh final Pasal 4 (2), bunga atas simpanan anggota  di atas Rp 240 ribu  perbulan 10 % final, bunga atas simpanan non anggota  15% tidak final, pembayaran sewa tanah dan atau bangunan  10% final, pembayaran sewa kendaraan 2% ridak final, pembayaran jasa catering 2% tidak final, pembayaran jasa teknik, manajemen 2% tidak final  dan lain-lain.
Ada pasal-pasal  yang berkaitan langsung dengan koperasi  yakni Pasal 4 ayat 1 huruf g, yang menyebutkan  deviden  dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis  dan pembagian SHU koperasi. Pasal 4 ayat 2 huruf a, penghasilan berupa  bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada  anggota koperasi orang pribadi. Pasal 31 E menyebutkan, wajib pajak  badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% atas PKP dri bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M.
Pembagian  SHU koperasi yakni  cadangan, jasa simpanan, jasa usaha, dana pendidikan,. Dana social, dana PDK, dana pengurus yang merupakan obyek  PPh Pasal 21, dana kekayaan  yang merupakan  obyek PPh pasal 21. Pembagian  SHU pada anggota  dikecualikan dari obyek PPh pasal 23.  PPh Pasal 4 ayat 2  menyebutkan, penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, bunga obligasi & surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan  oleh koperasi kepada anggota orng pribadi, penghasilan hadiah undian, penghasilan transaksi saham & sekuritas lainnya  di bursa, persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan usaha jasa konstruksi atau real estate dan penghasilan tertentu lainnya.
Aturan teknis Pasal 4 ayat 2 huruf a  PP No.15 Tahun 2009  tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi: Penghasilan berupa bunga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi OP dikenai PPh yang bersifat final. Tarifnya , 0% sampai dengan  Rp 240.000  dan 10% lebih d ari  Rp 240.000, dipotong pada saat pembayaran.
Pengecualian  objel PPH Pasal 23  adalah, penghasilan yang dibayar pada bank, sewa guna usaha sehubungan dengan hak Opsi, deviden yang diterima wajib pajak orang pribadi, bagian laba anggota yang modalnya tidak terbagi atas saham dari perseroan komanditer, firma, kongsi, perkumpulan sejenis, SHU koperasi yang dibayar kepada anggota.


Mari  Memahami  Pajak

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi) dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak  adalah  pajak dipungut berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya, tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara/pemerintah dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Fungsi pajak   antara lain fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi  budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran pemerintah (pengeluaran rutin dan pembangunan)  dan fungsi mengatur atau regulerend, pajak  sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sisial. Contoh fungsi mengatur  antara lain; Pajak yang tinggi terhadap MIRAS untuk mengurangi konsumsi minuman keras, Pajak yang tinggi terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia, Tax holiday (fasilitas perpajakan) untuk PMA dan industri-industri tertentu.
Pemungutan pajak  harus memenuhi syarat-syarat  keadilan, yuridis, ekonomi, finansil dan sederhana. Sedangkan teori pemungutan pajak antara lain teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, teori daya pikul dan teori daya beli.
Hukum pajak  merupakan bagian  dari hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan pemerintah selaku pemungut pajak dengan warga negara selaku wajib pajak. Ada hukum pajak materil dan  hukum pajak formil. Hukum pajak materil  memuat norma-norma yang menenrangkan obyek-obyek  pajak, subyek pajak, tarif pajak  dan timbul  dan hapusnya  hutang pajak. Misalnya  UU Pajak Penghasilan, UU Pertambahan  Nilai pajak Penjualan Barang Mewah. Hukum pajak formil memuat tata cara untuk mewujudkan  hukum pajak materil menjadi kenyataan meliputi tata cara prosedur penetapan hutang pajak, hak-hak fiskus melakukan pengawasan  dan ketentuan sangsi administrasi maupun sangsi pidana. Conmtoh UU Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan UU Pengadilan Pajak.
Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan  menurut pemungutnya. Menurut golongannya; pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain, Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada fihak lain. Menurut sifatnya Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada                 siapa yang dikenai pajak (wajib Pajak), Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada apa yang dikenai pajak (objek pajak). Menurut pungutannya, Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contonya PPh, PPN &PPn.BM, PBB, BM, BPHTB, Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemda, Pajak Daerah Tk I  seperti PKB, BBNKB dan Pajak Daerah Tk II  seperti PHR dan PPJ.
Ada tiga dasar pemungutan pajak yakni  pemungutan nyata, pemungutan anggapan dan pemungutan  campuran. Pemungutan nyata  adalah pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek pajak sesungguhnya. Pemungutannya dilakukan pada akhir tahun setelah tutup buku. Keunggulannya yakni pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahannya yaitu pajak baru dapat dibayar pada akhir periode (akhir tahun). Pemungutan anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada tahun berjalan sudah bisa dibayar pajaknya. Kebaikannya yaitu pajak sudah bisa dibayar pada tahun berjalan. Kelemahannya yaitu pajak yang dibayar tidak riil. Pemungutan campuran yakni merupakan kombinasi antara pungutan  nyata dan pungutan  campuran. Pajak yang telah dibayar pada tahun berjalan (stelsel anggapan) dapat diperhitungkan dengan pajak yang ditetapkan pada akhir tahun (stelsel nyata).
Azas pemungutan pajak antara lain azas domisili, azas sumber dan azas  kebangsaan. Sedangkan  system pemungutan  pajak  dikenal dengan  official assessment  system  yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada FIskus  untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Self  Assesment Sistem  adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak  untuk menentukan jumlah pajak yg terutang. Dan  Withholding Sistem yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada  pihak ketiga  untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
Timbulnya utang pajak, menurut ajaran formil utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Ajaran materil, utang pajak timbul karena berlakunya UU. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Sedangkan hapusnya pajak  karena  pembayaran, kompensasi, daluwarsa, pembebasan dan penghapusan.
Ada dua hambatan pungutan pajak  yakni, pertama perlawanan pasif, artinya  masyarakat enggan membayar pajak karena  perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dan rumit  dan sistem kontrol atau pengawasan pemerintah yang lemah. Perlawanan  aktif antara lain tax avoidance yakni  usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU, misalnya membuat tax planning dengan memanfaatkan  celah (loopholes ) yang terdapoat  dalam UU Pajak. Tax evasion, yaitu usaha  meringankan   beban pajak dengan melanggar UU. Misalnya membuat bukti biaya fiktif, pembukuan ganda.


RUU Koperasi yang Masih Mandeg



Oleh
Agust G Thuru
Pimred Mentik

Amandemen Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  dipandang perlu harus dilakukan amandemen. Hal ini karena penyelenggaraan Koperasi harus terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta prinsip dan nilai Koperasi yang berlaku secara internasional. Namun  gaung amandemen UU Perkoperasian yang didengungkan sejak tahun 2000 hingga kini belum juga dibahas oleh DPR alias  masih mandeg. Mengapa?
Sejak tahun 2000  Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mengajukan  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Koperasi  kepada Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet.Bahkan sudah lima kali RUU tersebut  diserahkan  kepada Presiden  dan  sebanyak itu pula dikembalikan kepada Menteri Koperasi dan UKM dengan alasan agar disempurnakan naskahnya dengan melakukan sinkronisasi  dan harmonisasi  dengan instansi lain yang terkait. Jika  dihitung sejak kurun waktu tahun  2000 hingga sekarang  berarti RUU Koperasi itu  sudah diajukan kepada Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah perjalanan  RUU sampai sepuluh tahun  dan hasilnya, masih mandeg.
Sampai 22 Mei 2010 RUU Koperasi baru diparaf oleh tiga menteri yakni Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertanian. Sedangkan Menteri Perdagangan  belum mau memberikan paraf. Namun  sampai Oktober 2010 draft RUU Koperasi yang beredar  luas  telah diparaf oleh Menkop dan UKM Sjarifussin Hasan, Menkumham Patrialis Akbar, Mendag  Mari Elka Pangestu dan Mentan Suswono. Dengan demikian RUU Koperasi pun masuk dalam list Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dengan demikian, seharusnya DPR sudah segera membahas RUU tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai UU menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Hal-Hal Baru
Dalam draft RUU Koperasi yang beredar luas  ada hal-hal baru yang muncul  jika dibandingkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992. Hal-hal baru itu misalnya pasal-pasal yang menyangkut keanggotaan,kepengurusan, kepengawasan dan permodalan. Dari sisi keanggotaan  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab V  Keanggotaan Pasal 17 ayat (1)  menegaskan; Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sedangkan menurut draft RUU Koperasi  Bab III  Keanggotaan Pasal 26 ayat (1) mengatakan; Anggota koperasi merupakan pengguna jasa koperasi. Itu berarti anggota koperasi  bukan pemilik koperasi. Konsekwensi dari ayat ini  adalah  anggota koperasi bisa saja ’masa bodoh’ dengan koperasi sedangkan  pengurus  bisa  ’membekap’ anggota koperasi dengan  kata-kata  ’anda bukan pemilik koperasi’ manakala ia ingin  meminta penjelasan hal-hal yang menyangkut haknya sebagai anggota koperasi.
Selain itu menurut Pasal  18 ayat (2) menyatakan; Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya  ditetapkan  dalam Anggaran Dasar. Tapi draft RUU Koperasi  mengaturnya lebih spesifik. Pasal 30  ayat (2) menyatakan; Anggota luar biasa dalam koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum dan bersedia menggunakan jasa koperasi tetapi  tidak dapat memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai Anggaran Dasar Koperasi. Logikanya, jika orang perseorangan yang mampu melakukan  tindakan hukum adalah warga negara  berusia 18 tahun ke atas lalu anak-anak yang juga terdaftar sebagai anggota koperasi dikategorikan dalam posisi mana karena mereka belum mampu melakukan tindakan hukum.
Tentang kepengurusan, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  Bab VI Perangkat Organisasi  Bagian Ketiga Pengurus  Pasal 29  ayat (1) menyatakan; Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam dratf RUU Koperasi Bab V Pengawas dan Pengurus  Bagian Kedua  Pengurus Pasal 54  ayat (1) menyatakan; Pengurus  dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun bukan anggota. Pasal 55  ayat (1)  menyatakan; Anggota pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas. Draft RUU Koperasi Bab V Pengawas dan Pengurus Bagian Kesatu Pengawas Pasal 47 ayat (1) menyatakan; Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Bayangkan  kalau pengurus berasal dari orang yang bukan anggota dan tidak memahami koperasi, apa yang akan terjadi dengan  koperasi? Kita bisa membayangkan kopersi hanya akan menjadi ajang  perebutan kepentingan  dan siapa kuat  dia yang mendapatkan. Selain itu jika pengurus koperasi bisa dari  bukan anggota, maka betapa semakin jauhnya koperasi dari jati dirinya. Selain itu Rapat Anggota  akan semakin rumit  karena harus  rapat anggota untuk memilih pengawas kemudian rapat anggota untuk memilih pengurus sebab pengawas harus lebih dulu ada  karena mereka  harus mengusulkan pengurus.
Tentang pengawas, muncul hal-hal baru yang menggetarkan. Menurut  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian  Bab VI Perangkat Organisasi Bagian Keempat Pengawas  Pasal 39 ayat (1) Pengawas bertugas; a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
b.membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Ayat (2)Pengawasan berwenang;a.meneliti catatan yang ada pada Koperasi;b.mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Sedangkan draft RUU Koperasi  Bab V  Pengawas dan pengurus Bagian Kesatu Pengawas, Pasal 49  ayat (1) Pengawas bertugas; a. Mengusulkan calon anggota pengurus,b.memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan d. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Ayat (2) Pengawas berwewenang; a. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian  anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, b. Meminta dan mendapatkan  segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait, c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus, d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, dan, f. Melakukan tindakan pengelolaan koperasi dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran dasar  atau Keputusan Rapat Anggota.
Dari draft ini tampak benar  wewenang  Pengawas  yang seolah-olah secara struktural lebih tinggi dari Pengurus. Pemilihan  pengurus  harus atas usul pengawas  sudah menunjukkan bahwa kedudukan pengawas lebih tinggi dari pengurus, demikian juga  wewenang pengawas yang bisa memberhentikan pengurus  juga menyiratkan  posisi pengawas lebih tinggi dari pengurus. Pada hal  baik pengawas maupun pengurus sama-sama dipilih  rapat anggota  dan posisinya sederajat.
Mengenai  simpanan anggota, menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  Bab VII Modal Pasal 41  ayat (1) menyatakan; Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat (2) menyatakan; Modal sendiri dapat berasal dari:a.simpanan pokok;b.simpanan wajib;c.dana cadangan;
d.hibah. Ayat (3) menyatakan;Modal pinjaman dapat berasal dari:a.anggota;b.Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;c.bank dan lembaga;d.penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;e.sumber lain yang sah. Sedangkan draft RUU Perkoperasian  Bab VI Modal Koperasi Pasal 65 ayat (1)  menyatakan; Modal koperasi terdiri dari iuran masuk dan saham koperasi sebagai modal awal. Pasal 67  ayat (1)  menyatakan; Setiap pendiri dan/atau anggota koperasi wajib membeli saham koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar.
Perubahan tentang permodalan dalam koperasi menurut draft RUU Koperasi merupakan sesuatu yang baru. Pemahaman  tentang Iuran Masuk dan Saham Koperasi serta  bagaimana mekanisme masalah jual beli saham koperasi juga akan berubah. Pembagian  SHU, Perubahan Nilai Saham Koperasi dan Plafon pinjaman anggota sebagai pengguna akan mengalami  perubahan sebab anggota bukan lagi sebagai pemilik koperasi. Jika ini yang terjadi maka koperasi akan semakin jauh dari jati diri yang merupakan roh  koperasi Indonesia.








UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992


TENTANG
P E R K O P E R A S I A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meninmbang :
 a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata  perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b.bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c.bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
d.bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.


 
 
 

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :         UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Landasan dan Asas
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI
Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah :
a.     membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.     berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.     memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.     berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5
 (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :a.      keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b.      pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c.      pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d.      pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e.      kemandirian
 (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula  prinsip Koperasi sebagai berikut :
a.      pendidikan perkoperasian;
b.      kerja sama antarkoperasi.
         
BAB IV.                                  
PEMBENTUKAN
  
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan
Pasal 6
 (1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
 (2)Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7
 (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2)Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a.      daftar nama pendiri;

b.      nama dan tempat kedudukan;
c.      maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d.      ketentuan mengenai keanggotaan;
e.      ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f.        ketentuan mengenai pengelolaan;
g.      ketentuan mengenai permodalan;
h.      ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i.        ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j.         ketentuan mengenai sanksi.


Bagian Kedua
Status Badan Hukum

 Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10
 (1)  Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

(2)  Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3)  Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

 (1)  Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
(2)  Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(3)  Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12
(1)  Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
)  Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah
Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14

 (1)  Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :

a.     menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

b.     bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.

(2)  Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.





Bagian Ketiga

Bentuk dan Jenis



Pasal 15



Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.



Pasal 16



Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.



BAB V.

KEANGGOTAAN



Pasal 17



(1)  Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2)    Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota.



Pasal 18



(1)  Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2)  Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



Pasal 19



(1)  Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

(2)  Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3)  Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4)  Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.



Pasal 20



(1)  Setiap anggota mempunyai kewajiban :

a.     mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

b.     berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

c.     mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.



(2)  Setiap anggota mempunyai hak :

a.     menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

b.     memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

c.     meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

d.     mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

e.     memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

f.       mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.



BAB VI.

PERANGKAT ORGANISASI



Bagian Pertama

Umum



Pasal 21



Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

a. Rapat Anggota;

b. Pengurus;

c. Pengawas.



Bagian Kedua

Rapat Anggota



Pasal 22



(1)   Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2)   Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.



Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

a.     Anggaran Dasar;

b.     kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;

c.      pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d.     rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e.     pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

f.        pembagian sisa hasil usaha;

g.     penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.



Pasal 24



(1)  Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)  Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3)  Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

(4)  Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.



Pasal 25



Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.



Pasal 26



(1)   Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2)  Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.



Pasal 27



(1)  Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2)  Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi dan atau keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3)  Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.



Pasal  28



Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.





Bagian Ketiga

Pengurus



Pasal 29



(1)  Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat ANggota.

(2)  Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3)  Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

(4)  Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5)  Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



Pasal 30



(1)   Pengurus bertugas :

a.      Mengelola Koperasi dan usahanya;

b.      Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

c.      Menyelenggarakan Rapat Anggota;

d.      Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e.      Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

f.        Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2)   Pengurus berwenang :

a.     mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

b.     memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

c.     melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.





Pasal 31



Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.





Pasal 32



(1)  Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

(2)  Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pemgelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat pesetujuan.

(3)  Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4)  Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.





Pasal 33



Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.





Pasal 34



(1)  Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri,  menanggung kerugian yang diderita Koperasi, kaena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2)  Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntuntutan.





Pasal 35



Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

a.     perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b.     keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.





Pasal 36



(1)  Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.

(2)  Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.





Pasal 37



Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.







Bagian Keempat

Pengawas



Pasal 38



(1)   Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

(2)   Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

(3)   Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.





Pasal 39



(1)  Pengawas bertugas :

a.      melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;

b.      membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

(2)  Pengawasan berwenang :

a.  meneliti catatan yang ada pada Koperasi;

b.  mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

(3)  Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.





Pasal 40



Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.







BAB  VII.

MODAL



Pasal 41



(1)  Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2)  Modal sendiri dapat berasal dari :

a.  simpanan pokok;

b.  simpanan wajib;

c.  dana cadangan;

d.  hibah.

(3)  Modal pinjaman dapat berasal dari :

a.  anggota;

b.  Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

c.  bank dan lembaga;

d.  penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e.  sumber lain yang sah.





Pasal 42



1)    Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

2)    Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





BAB  VIII.

LAPANGAN USAHA



Pasal 43



(1)  Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

(2)  Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

(3)  Koperasi menjalankan kegiatan usa dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.





Pasal 44



(1)  Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :

a.     anggota Koperasi yang bersangkutan;

b.     Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2)  Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

(3)  Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.







BAB  IX.

SISA HASIL USAHA



Pasal 45



(1)  Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2)  Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3)  Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.





BAB  X.

PEMBUBARAN KOPERASI



Bagian Pertama

Cara Pembubaran Koperasi



Pasal 46



Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

a        Keputusan Rapat Anggota, atau

b        Keputusan Pemerintah.





Pasal 47



(1)  Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

a.     terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

b.     kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c.      kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2)  Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

(3)  Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

(4)  Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.





Pasal 48



Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





Pasal 49



(1)  Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada;

a.      semua kreditor;

b.      Pemerintah.

(2)  Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.

(3)  Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.





Pasal 50



Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :

a        Nama dan alamat Penyelesai, dan

b        Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu (3) tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.





Bagian Kedua

Penyelesaian



Pasal 52



(1)  Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.

(2)  Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.

(3)  Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

(4)  Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan ”Koperasi dalam penyelesaian”.





Pasal 53



(1)  Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.

(2)  Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.





Pasal 54



Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

a.     Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”Koperasi dalam penyelesaian”.

b.     Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

c.     Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

d.     Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;

e.     Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;

f.       Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

g.     Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

h.      Membuat berita acara penyelesaian.





Pasal 55



Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.





Bagian Ketiga

Hapusnya Status Badan Hukum



Pasal 56



(1)  Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2)  Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.





BAB  XI.

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI



Pasal 57



(1)  Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

(2)  Organisasi ini berasaskan Pancasila.

(3)  Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.





Pasal 58



(1)   Organisasi tersebut melakukan kegiatan :

a.     memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

b.     meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

c.     melakukan pendidikan perkopersian bagi anggota dan masyarakat;

d.     mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

(2)  Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.





Pasal 59



Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.





BAB  XII.

PEMBINAAN



Pasal 60



(1)  Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.

(2)  Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.





Pasal 61



Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :

a.      Memberikan  kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

b.     Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

c.     Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

d.     Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.





Pasal 62



Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :

a.     Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.;

b.     Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

c.      Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

d.     Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;

e.     Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.





Pasal 63



(1)  Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :

a.     menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi

b.     menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2)  Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





Pasal 64



Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.





BAB  XIII.

KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 65



Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.





BAB  XIV.

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 66



(1)  Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)  Peraturan pelaksanaan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.





Pasal 67



Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



ttd.



S O E H A R T O



Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA



ttd.



   M O E R D I O N O



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.





Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI

   Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan





Bambang Kesowo, SH, LL.M.